Ach. Tatang, ketua faraksi madani saat berbincang dengan anggota fraksi yang lain soal keterlambatan PPP menyetor nama kadernya sebagai ketua. (Fahrurrosyi)

Ach. Tatang, ketua faraksi madani saat berbincang dengan anggota fraksi yang lain soal keterlambatan PPP menyetor nama kadernya sebagai ketua. (Fahrurrosyi)



Sampai saat ini Pamekasan belum memeiliki ketua DPRD. Kekosongan kursi yang menjadi jatah PPP itu menimbulkan banyak persepsi di intenal dewan sendiri. Hal itu terjadi kerena keterlambatan partai berlambang ka'bah yang  belum menentukan kadernya untuk menduduki jatah kursi ketua.

Hanya kursi ketua yang belum jelas siapa yang akan mengisi. Sementara wakil ketua sudah terisi semua. Keterlambatan itu membuat DPRD Pamekasan tidak bisa berbuat apa-apa.

Hal itu membuat sejumlah fraksi meminta kepada PPP untuk segera menyetorkan nama kadernya yang dipercaya sebagai ketua. Agar Lembaga legislator itu bisa segera bekerja sesuai dengan fungsinya.

Ketua fraksi Madani Ach. Tatang menyebutkan bahwa keterlambatan ini bisa membuat dewan nganggur. Sebab sebelum ada ketua tidak bisa berbuat apa-apa. "Ini sama saja dengan menyandra kepentingan rakyat," katanya, Rabu (25/9/2019).

Tatang berharap agar PPP bisa segera menyetorkan nama kadernya. Sehingga dewan bisa segera bekerja. Menurutnya, banyak hal yang harus diselesaikan DPRD dalam waktu dekat. "Kami meminta kepada PPP agar segera menyetorkan nama kadernya untuk menjadi ketua," imbuhnya.

Dilain waktu, ketua DPC PPP Pamekasan, Halili Yasin mengatakan, bahwa belum ada keputusan dari DPP. Karena masih melakukan istikharah. "Inilah uniknya PPP, karena partai Islam untuk menentukan sesuatu harus istikharah," pungkasnya.


End of content

No more pages to load