Foto bersama Komisi II DPRD Situbondo dengan Komisi VI DPR RI ( Foto Istimewa / Situbondo TIMES)

Foto bersama Komisi II DPRD Situbondo dengan Komisi VI DPR RI ( Foto Istimewa / Situbondo TIMES)



Komisi II DPRD Situbondo konsultasi ke Komisi VI DPR RI terkait optimalisasi penyerapan tebu giling milik rakyat, Kamis (4/7/2019).

“Kami konsultasi dengan Komisi VI DPR RI, terkait nasib serapan tebu masyarakat, karena menurut komisi II DPRD Situbondo serapan tersebut belum maksimal,” jelas Ketua DPRD Situbondo Drs. H. Bashori Sonhaji melalui jaringan Whatsapp.

Beberapa waktu yang lalu, saat hearing bersama dengan ADM PG, sambung Bashori, PG Asembagus belum normal dan maksimal untuk melakukan giling tebu rakyat tersebut. “Saat hearing  tiga PG  yang ada di Kabupaten Situbondo sepakat siap melakukan giling. Namun, hingga kami melakukan konsultasi ke DPRD RI Komisi VI, semua PG yang akan menggiling tebu rakyat belum berjalan secara normal,” jelas Bashori.

Sementara itu, Ir. H. Moh. Nasim Khan anggota DPR RI Komisi VI menjelaskan bahwa, persoalan dan permasalah Gula di Indonesia  berdasarkan Panja Gula yang telah dibahas di Komisi VI DPR RI, telah merekomendasi panja Swasembada Gula Nasional yang meliputi kebijakan dan regulasi yaitu; Penyusunan road map swasembada gula sebagai bagian dari pengembangan industri nasional berbasis tebu yang mencakup industri hulu dan industri penunjang.

Penyiapan perpu sebagai payung hukum dalam pengadaan lahan seluas 300.000 ha yang dialokasikan bagi pengembangan industri nasional berbasis tebu; Pengembangan kebijakan menyeluruh mengenai insentif bagi program swasembada gula dan industri berbasis tebu dengan anggaran yang jelas; Pemerintah daerah dan kementerian terkait ikut membangun infrastruktur daerah dan menjaga situasi daerah yang menarik bagi investasi pabrik gula (PG) baru atau industri berbasis tebu; dan memberikan kepastian target waktu pembangunan PG rafinasi yang sudah mendapat izin dan tidak mengganggu tata niaga gula kristal putih dan gula rafinasi dalam negeri.

Di samping itu, sambung Nasim Khan, pendirian PG baru berbasiskan tebu harus berorientasi ekspor dan memasukan pendirian PG rafinasi berbasis raw sugar impor dalam negative list investasi. “Dimensi off farm meliputi aspek non lahan yang mendukung program swasembada gula nasional. Rekomendasi Panja dalam dimensi off farm adalah sebagai berikut; Pengembangan program subsidi bunga atau kredit lunak bagi investasi atau revitalisasi PG; Meningkatkan pengawasan program-program revitalisasi pada PG BUMN gula; Melakukan audit kapasitas, manajemen, dan teknologi untuk meningkatkan overall recovery PG BUMN; dan melakukan revisi teknologi secara menyeluruh dalam rangka revitaslisasi industri gula dan diversifikasi produk PG, termasuk produk yang dapat menajadi sumber energi,” jelas Nasim Khan.

Bukan hanya itu saja Rekomendasi Panja Persoalan dan Permasalah Gula di Indonesi, tapi masih banyak rekomendasi berdasarkan Panja Gula yang telah dibahas di Komisi VI DPR RI. “Kehadiran DPRD Situbondo Komisi II ke DPR RI Komisi VI untuk berkoordinasi tentang optimalisasi penyerapan tebu giling milik rakyat Situbondo agar digiling secara maksimal,” pungkas Nasim Khan.

Tag's Berita

End of content

No more pages to load