KPK Sebut 4 Anggota DPRD Situbondo Belum Laporkan Harta Kekayaan

Penasihat KPK Budi Santoso (baju batik) saat diwawancarai wartawan. (Foto Heru Hartanto / Situbondo TIMES)
Penasihat KPK Budi Santoso (baju batik) saat diwawancarai wartawan. (Foto Heru Hartanto / Situbondo TIMES)

SITUBONDOTIMES – Belum semua anggota DPRD Situbondo melaporkan harta kekayaannya.  Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Santoso  mengatakan, ada 4 anggota DPRD Situbondo yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Padahal, LHKPN itu penting untuk mencegah korupsi sebagai pemyelenggara negara. "LHKPN ini merupakan kepatuhan awal seorang pejabat dalam menghindari tindakan antikorupsi dan ini merupakan titik awal pentingnya pencegahan korupsi," tandas Budi.

KPK pun meminta empat  anggota DPRD Situbondo itu agar segera melaporkan LHKPN. “Dari 45 orang DPRD Kabupaten Situbondo, ada 4 anggota  yang belum mendaftarkan LHKPN-nya," kata Budi.

Oleh karena itu, sambung Budi, hari KPK akan melakukan sosialisasi terhadap 45 calon legislatif (caleg) terpilih agar memenuhi kewajibannya untuk melaporkan harta kekayaannya. "KPU pusat sudah melakukan MoU dengan KPK agar caleg terpilih segera melaporkan LHKPN. Apabila tidak melaporkan, maka pelantikan caleg terpilih tersebut akan ditunda," tegasnya.

Sementara, KPK mengapresiasi sportivitas atau kepatuhan pejabat Pemkab Situbondo yang telah memyerahkan LHKPN pada tahun 2018 sesuai dengan target.

"Kami mengapresiasi tingkat kepatuhan pejabat Pemkab Situbondo dalam LHKPN yang mencapai 100 persen. Dari 65 pejabat yang wajib melaporkan LHKPN, semua dipenuhi," pungkas Budi.

Pewarta : Heru Hartanto
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Situbondo TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]situbondotimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]situbondotimes.com | marketing[at]situbondotimes.com
Top